BPJS Pekerja

Prosedur dan Sistem Naik Kelas BPJS

Iuran kenaikan BPJS Kesehatan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kenaikan di bulan Januari-Februari telah resmi dibatalkan Mahkamah Agung (MA) melalui sidang yang dilaksanakan pada 27 Februari 2020.

Sidang tersebut menghasilkan putusan bahwa MA menerima dan mengabulkan sebagian dari judicial review yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. kabar mengenai pembatalan kenaikan tersebut akhir-akhir ini menyedot perhatian masyarakat. Sebab hal tersebut kembali membuka peluang bagi masyarakat yang sempat ingin menaikan kelas BPJS demi meningkatkan kelas perawatan

Peserta BPJS mempunyai peluang untuk meningkatkan kelas perawatan menjadi lebih tinggi dari haknya, mengingat kebijakan selisih biaya dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Aturan tersebut tertulis dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program JKN. Regulasi tersebut memungkinkan peningkatan hak kelas keperawatan yang lebih tinggi termasuk di dalamnya rawat jalan eksklusif. Perubahan kelas tersebut dimungkinkan dengan konsekuensi pembayaran selisih biaya yang nantinya ditanggung peserta JKN bersangkutan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kelas perawatan BPJS. Berikut pembahasannya.

Bayar Biaya Selisih

Selisih biaya yang dimaksud adalah jaminan oleh BPJS Kesehatan dengan dan biaya yang harus dibayar atas konsekuensi peningkatan kelas. Dengan kata lain, ada tambahan biaya yang dibebankan ke peserta yang naik kelas.

Dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan jelas disebutkan bahwa, peserta yang ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya di RS, termasuk rawat jalan eksekutif dikenakan selisih biaya.

Baca juga :  Kode Faskes BPJS Kesehatan di Jakarta Barat

Misalkan Peserta adalah Karyawan di perusahaan X terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 2 mandiri, lalu hendak naik kelas rawat ke kelas 1. Di situlah Peserta harus membayar selisih biaya kenaikan tersebut. Selain nantinya urusan rawat inap di RS, peserta berhak juga menaikan kelas rawat jalan ke eksekutif.

Rawat jalan eksekutif berupa pelayanan kesehatan non-reguler di RS melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di RS dengan sarana dan prasarana di atas standar.

Penting untuk diketahui, kenaikan kelas tersebut, baik rawat inap maupun rawat jalan tidak berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah (Penerima Bantuan Iuran/PBI), peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), serta peserta PPU yang mengalami PHK dan anggota keluarganya.

Biaya Naik Kelas Rawat Inap

Peserta wajib membayar selisih biaya antara tarif INA CBG’s antar kelas jika ingin naik kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2 atau dari kelas 2 ke kelas 1. Tarif INA CBG’s artinya sistem pembayaran dalam bentuk paket berdasarkan diagnosis penyakit dan prosedur pengobatan yang diderita pasien.

INA CBG’s sendiri kepanjangannya adalah Indonesian-Case Based. Sedangkan jika peserta ingin naik kelas rawat inap dari kelas 1 ke VIP peserta wajib membayar selisih biaya paling banyak 75% dari tarif INA CBG’S kelas 1.

Contoh perhitungan naik kelas BPJS :

Rawat Inap

Peserta X menderita kencing manis (sedang) dan penerima hak kelas 3 BPJS. Mengacu pada tarif INA-CBG’s RS Kelas A Pemerintahan di wilayah atau regional 1 (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur), untuk rawat inap biayanya adalah:

  • Kelas 3 = Rp7.505.100
  • Kelas 2 = Rp9.006.100
  • Kelas 1 = Rp10.507.100
Baca juga :  Tiga Kelas BPJS Kesehatan dan Fasilitasnya

Sehingga biaya selisih yang harus dibayar peserta X jika ingin naik kelas 3 ke kelas 2 adalah Rp9.006.100 – Rp7.505.100 = Rp1.501.000

naik kelas bpjs

Artinya pihak RS mendapat klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp7.505.100 ditambah biaya selisih dari peserta X sebesar Rp1.501.000, maka total biaya BPJS yang di klaim RS adalah Rp9.006.100.

Sedangkan untuk peserta yang naik kelas rawat inap dari kelas 1 ke VIP perhitungannya adalah 75% dari tarif INA CBG’s Kelas 1 hasilnya adalah 75% x Rp10.507.100 = Rp7.880.325.

Rawat Jalan

Peserta yang menaikan kelas rawat jalan ke eksekutif harus membayar biaya paket pelayanan paling banyak sebesar Rp 400.000 per episode rawat jalan. Ambil contoh rawat jalan kemoterapi tumor otak di regional 1 RS kelas 1 Pemerintah, ditetapkan tarif INA CBG’s-nya adalah Rp 678.300, maka peserta wajib membayar tambahan biaya maksimal Rp 400.000 per kunjungan rawat jalan, jika beralih ke rawat jalan eksekutif.

Leave a Comment