BPJS Pekerja

Potongan Gaji Karyawan Untuk BPJS Kesehatan

Pro kontra pembayaran iuran BPJS Kesehatan selalu menjadi topik hangat. Kali ini angin baru datang dari masalah potongan gaji karyawan untuk BPJS Kesehatan. Penolakan tidak datangĀ  hanya dari pengusaha, tetapi juga serikat pekerja dan masyarakat peserta mandiri jaminan kesehatan, hampir di seluruh Indonesia.

Besarnya persentase iuran dinilai tidak memiliki asas keadilan. Sebab tidak setiap daerah memiliki standar upah minimum yang sederajat atau sama. Standar upah setiap daerah sangat beragam. Oleh karena itu, pungutan BPJS  Kesehatan tidak harus sama besar. BPJS Kesehatan seharusnya bukan hanya melakukan pungutan dengan persentase tertentu, tetapi juga harus berasaskan keadilan. 

Pemerintah diharap dapat menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab hal ini akan membebani perusahaan di tengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti. BPJS Kesehatan diharapkan mencarikan cara atau solusi agar masyarakat yang menunggak dapat diproses dengan baik.

Hal ini tujuannya untuk mengembalikan dana BPJS Kesehatan yang selalu mengalami penurunan. Meskipun memiliki gaji di atas rata-rata, potongan gaji karyawan untuk BPJS Kesehatan masih belum tertutupi dan kontra produktif. 

Pemerintah Menerbitkan PP Tentang Kenaikan Iuran dan Potongan BPJS Kesehatan Karyawan

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terbarunya dalam  Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 yang menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan. Meskipun ketentuan persentase PPH karyawan swasta tidak dapat berubah, yakni tetap 5% dengan ketentuan 4% dibayar perusahaan,dan 1% ditanggung oleh pekerja. Pemerintah menaikkan batas maksimal upah sebagai dasar perhitungan iuran, dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta.

Akibatnya upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta, tidak lagi dihitung menggunakan dasar Rp 8 juta, tetapi menggunakan besaran upah yang diterima karyawan. Kemudian upah di atas Rp 12 juta tidak lagi dihitung menggunakan dasar Rp 8 juta, melainkan menggunakan dasar upah tertinggi, Rp 12 juta. Kesimpulannya, batas maksimal iuran berubah, dari 5% atas Rp 8 juta, menjadi 5% atas Rp 12 juta. Ini artinya pengeluaran perusahaan untuk tunjangan BPJS Kesehatan akan lebih besar di tahun depan. 

Baca juga :  Tiga Kelas BPJS Kesehatan dan Fasilitasnya
potongan bpjs kesehatan

Potongan gaji karyawan untuk BPJS Kesehatan hendaknya disesuaikan dengan seadil-adilnya. Sebab jika tidak begitu, gerakan turun kelas BPJS Kesehatan terancam akan dilakukan secara massal. Kebijakan pemerintah yang demikian itu dapat menyebabkan penunggakan iuran yang lebih masif. BPJS Kesehatan sebaiknya melakukan cleaning data, terutama yang banyak salah sasaran. Potongan ini tidak hanya berlaku untuk karyawan, potongan gaji berlaku untuk buruh dalam membayar biaya BPJS Kesehatan yang terlalu besar dapat membebani dan menurunkan daya beli. Memang, kenaikan iuran BPJS tidak memiliki dampak apa-apa bagi buruh yang mungkin selama ini mereka mendapat tunjangan BPJS 4% dari perusahaan, kecuali upahnya di atas Rp 8 juta. 

Persoalannya adalah saat ini masih banyak buruh yang bekerja di perusahaan tanpa memperoleh fasilitas jaminan kesehatan. Mereka yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan banyak yang mendaftar sebagai peserta mandiri. Belum lagi dengan gaji yang mereka peroleh. Ada yang memiliki pendapatan di atas rata-rata dan ada juga yang di bawah. Malah ada yang memiliki pendapatan yang sangat rendah tetapi beban kerjanya sangat beresiko tinggi. 

Kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam mengejar target. Namun akan lebih sangat penting lagi jika perusahaan memberikan solusi untuk karyawan atau buruh agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang dan memudahkan mereka dalam bekerja.

Apa lagi perusahaan-perusahaan besar yang pendapatannya sudah melampaui batas harapan. Hal yang harus dijaga perusahaan ialah mempertahankan kinerja karyawan dan buruh agar tidak mengalami penurunan. 

Add Comment

Leave a Comment