BPJS Ketenagakerjaan

Informasi Lengkap BPJS Ketenagakerjaan, Pendaftaran, Prosedur dan Program

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang lebih dikenal dengan nama BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal wajib yang harus dimiliki oleh para pekerja di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu BHP atau Badan Hukum Publik merupakan badan hukum yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia mengenai penyediaan jaminan sosial bagi para pekerja dari ancaman sosial yang disebabkan dan ditimbulkan dari permasalahan sosial seperti pemecatan, krisis ekonomi ataupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab menjalankan UU Ketenagakerjaan. Dahulu, BPJS Ketenagakerjaan bernama Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau biasa dikenal dengan nama Jamsostek. Jamsostek sendiri berada di bawah tanggung jawab PT. Jamsostek kemudian sejak 2014 berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), nama Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program pemerintah bersama dengan BPJS Kesehatan. Kedua program tersebut merupakan gabungan dari sebuah program yang bernama Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN). Terdapat perbedaan peresmian dari kedua program kerja tersebut.

Untuk BPJS Kesehatan diresmikan oleh pemerintah pada 31 Desember 2013 sedangkan BPJS Ketenagakerjaan diresmikan satu hari berikutnya atau pada 1 Januari 2014. Bagi Anda pengguna BPJS Ketenagakerjaan dan tidak tahu cara cek BPJS Ketenagakerjaan Anda, berikut caranya. 

Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum melihat dan cek BPJS Ketenagakerjaan Anda, ada baiknya Anda mengenal apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan bagaimana sejarah dari badan hukum tersebut. Sejarah mengenai terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan mengalami perjalanan panjang.

Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Kita bisa menarik mundur di masa pasca-kemerdekaan. Pertama, perjalanan BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari UU No. 37 Tahun 1947 dan UU No. 02 tahun 1951 mengenai Ketenagakerjaan. Kedua UU tersebut diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Ir. Soekarno.

Kemudian perjalanan BPJS Ketenagakerjaan berlanjut ke UU berikutnya, yaitu Peraturan Menteri Perburuhan dalam UU No. 48 tahun 1952 – UU No. 8 tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh.

Kemudian berlanjut ke Peraturan Menteri Perburuhan No. 15 tahun 1957 mengenai pembentukan Yayasan Sosial, kemudian Peraturan Menteri Perburuhan No. 5 tahun 1964 mengenai Yayasan Dana Jaminan Sosial atau dikenal dengan YDJS, peraturan menteri berlanjut ke UU no. 4 tahun 1969 mengenai pokok tenaga kerja. 

Dalam perjalanannya, pengaturan UU mengenai ketenagakerjaan pasca-kemerdekaan di Indonesia mengalami masalah. Permasalahan utama dalam pelaksanaan dan peresmian UU serta Peraturan Menteri Perburuhan adalah masalah transparansi.

Namun, seiring berjalannya waktu, UU dan PMP semakin transparan dalam implementasinya. Tahun 1977 merupakan tahun di mana menjadi tonggak kemajuan mengenai UU ketenagakerjaan di Indonesia karena mengalami kemajuan dan transparansi dibandingkan dengan UU mengenai ketenagakerjaan sebelumnya.

Di tahun tersebut diterbitkan sebuah UU, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 mengenai Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan kepada para pemberi kerja dan BUMN untuk ikut dan mendaftarkan perusahaan mereka dalam program ASTEK.

Peraturan Pemerintah terus berlanjut dan mengalami perkembangan di tahun-tahun berikutnya, tepatnya Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1977 mengenai pembentukan wadah penyelenggaraan ASTEK, yaitu perum ASTEK. 

Memasuki tahun 1990an, kembali terbit sebuah UU yang mengakomodir bantuan sosial kepada para tenaga kerja di Indonesia. pada tahun 1992, terbit sebuah UU dengan nama UU No. 3 tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK.

Tiga tahun berlanjut, tepatnya pada tahun 1995, dibentuk sebuah UU yang menunjuk dan membentuk PT. Jamsostek sebagai perusahaan penanggung jawa dari UU No. 36 Tahun 1995 mengenai pembentukan PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggaraan jaminan sosial untuk tenaga kerja di Indonesia.

Tugas utama dari PT. Jamsostek merupakan menyediakan dan atau mengganti uang yang hilang sebagain bagi para pekerja akibat dari permasalahan sosial seperti PHK dan pemecatan sepihak oleh perusahaan di mana pekerja bekerja. 

Berlanjut ke tahun 2004, UU perjalanan BPJS Ketenagakerjaan terus berkembang. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan dan meresmikan UU No. 40 tahun 2004 mengenai sistem jaminan sosial nasional. Seiring berjalannya waktu, UU mengenai ketenagakerjaan terus berlanjut.

Hingga tahun 2014, pemerintah menerbitkan UU mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN sendiri terdiri dari dua badan hukum, yaitu BPJS Kesehatan yang sebelumnya bernama Askes dan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama Jamsostek. Hingga saat ini, penggunaan nama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masih digunakan untuk mengakomodir jaminan sosial bagi para tenaga kerja di Indonesia. 

Dewasa ini, BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan menjadi perbincangan publik karena adanya wacana kenaikan biaya angsuran oleh pemerintah. Sebelumnya, di awal tahun 2020, wacana kenaikan tersebut sempat ramai diperbincangkan.

Namun, kenaikan tersebut ditunda karena ditolak oleh Mahkamah Agung. Di bulan Mei 2020. Wacana mengenai kenaikan biaya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kembali ramai diperbincangkan karena akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. 

Baca juga :  Ada Berapa Macam BPJS?

Mekanisme Besaran BPJS Ketenagakerjaan 

Terdapat peraturan yang menjadi dasar pembentukan besaran biaya yang menjadi acuan dalam memberikan bantuan kepada para tenaga kerja. Adapun besaran biaya bantuan adapun sebagai berikut:

Perusahaan pemberi kerja akan memberikan Jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 0,24% sampai 1,74%. Tingkatan persentasi bantuan tersebut tergantung dari seberapa parah tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh kecelakaan di dalam area kerja dan selama jam kerja.

Besaran persentase mengenai kewajiban perusahaan pemberi kerja dalam memberikan bantuan kepada para pekerja diatur dalam UU No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian. Selanjutnya adalah Jaminan Kematian atau JK. Sebuah perusahaan pemberi kerja berkewajiban memberikan Jaminan Kematian sebesar 0,3%, Jaminan hari Tua atau JHT sebesar 3,7% dan Jaminan Pensiun atau JP sebesar 2%.

Mengenai jaminan dan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, adapun cakupan yang menjadi area yang dilindungi oleh badan hukum tersebut. Adapun area yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan di antaranya adalah peristiwa kecelakaan, sakit, meninggal, hamil, cacat dan hari tua. 

Syarat dalam Pembuatan BPJS Ketenagakerjaan

Bagi Anda yang hendak membuat dan mendaftarkan diri dalam cakupan BPJS Ketenagakerjaan, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam persyaratan pembuatan BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan tersebut terletak pada apakah Anda memiliki hubungan kerja dengan perusahaan Anda atau tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. 

Untuk persyaratan pendaftaran bagi Anda yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tempat Anda bekerja, persyaratan yang harus Anda penuhi di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Fotokopi Asli mengenai Surat Izin Usaha Perusahaan atau SIUP.
  • Fotokopi Asli mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP Anda.
  • Fotokopi Asli dari Akta Perdagangan Perusahaan atau APP.
  • Fotokopi Asli dari Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  • Fotokopi Asli Kartu Keluarga atau KK.
  • Pas foto berwarna dari pekerja dengan ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar. 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi jika Anda tidak memiliki hubungan dengan perusahaan di mana Anda bekerja adalah sebagai berikut

  • Surat Izin Usaha atau SIU dari Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. 
  • Fotokopi Asli dari Pekerja.
  • Fotokopi Asli Kartu Keluarga dari Pekerja.
  • Pas foto berwarna dari pekerja dengan ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar.

Setelah semua persyaratan sudah dipenuhi, Anda bisa langsung pergi ke kantor BPJS dengan membawa semua persyaratan yang sudah dipenuhi dan ikuti semua proses yang diminta. Selain datang langsung ke kantor BPJS ketenagakerjaan, Anda bisa membuatnya secara daring.

Untuk mendaftakan diri sendiri via daring, Anda bisa langsung mengunjungi situs BPJS Ketenagakerjaan langsung. Anda tidak akan kesulitan mengikuti langkah-langkahnya karena informasi disajikan secara jelas di situs tersebut. Adapun dokumen wajib yang harus Anda penuhi bisa dikirim ke situs melalui scan dalam bentuk PDF dan kirim ke situs tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah yang bisa Anda ikuti jika Anda hendak mengikuti pendaftaran melalui daring. 

  • Pertama, pastikan bahwa Anda sudah menyiapkan semua dokumen yang hendak Anda kirim. Pastikan semua dokumen sudah Anda penuhi.
  • Kunjungi situs BPJS Ketenagakerjaan. 
  • Selanjutnya, pilih opsi “Daftarkan saya”. Akan muncul tiga opsi, yaitu Individu, Perusahaan dan Pekerja Imigran. Jika Anda ingin mendaftarkan diri sendiri, pilihlah opsi individu.
  • Adapun opsi Perusahaan ditujukan jika Anda hendak mendaftarkan pekerja yang berada di dalam perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada baiknya Anda menggunakan alamat email perusahaan dengan domain asli perusahaan Anda. 
  • Setelah mendaftarkan email, Anda akan mendapatkan email balasan dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai langkah-langkah berikutnya yang harus Anda ikuti berikutnya serta dokumen apa saja yang wajib Anda siapkan untuk proses selanjutnya.
  • Setelah Anda sudah menyediakan semua dokumen wajib dan dirasa sudah terpenuhi, Anda bisa langsung membawa dokumen dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. 

Dengan menggunakan dan mendaftarkan via daring, Anda tidak perlu lagi mengantre untuk mendapatkan dan mengikuti proses selanjutnya. Cara daftar via online sangat pas bagi Anda yang tidak mau mengantre di kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Program Kerja BPJS Ketenagakerjaan

Menurut situs BPJS Ketenagakerjaan, terdapat setidaknya empat program kerja yang ada di dalam struktur BPJS Ketenagakerjaan. Keempat program kerja tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Program Kerja BPJS Ketenagakerjaan
  • Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program ini ditujukan bagi pekerja yang sudah memasuki usia pensiun (56 tahun). Untuk besaran iuran yang harus dibayarkan pekerja setiap bulannya adalah sebesar 5,7% setiap bulannya dari total gaji.

Besaran tersebut terdiri dari total 2% gaji pekerja dan 3,7% dari dana perusahaan. Peserta atau pekerja yang mendapatkan dana klaim dari Pogram Jaminan Hari Tua (JHT) adalah pekerja yang sudah memasuki usia pensiun, cacat permanen karena bekerja atau kematian karena bekerja.

Selain itu, pekerja bisa mengambil sebagian dana klaim dari JHT dengan besaran 10% dan 30%. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pekerja adalah minimal sudah bekerja selama 10 tahun. 

  • Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program ini ditujukan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan selama proses pekerja. Adapun besaran iuran dari program JKK bervariasi, mulai dari 0,24% sampai 1,74%. Besaran tersebut dilihat dari seberapa parah tingkat kecelakaan yang ditimbulkan. 

  • Program Jaminan Kematian (JK)
Baca juga :  Apa Beda nya BPJS dan KIS?

Program ini ditujukan untuk karyawan yang meninggal akbat proses menjalani bekerja. Total pendapatan yang akan didapatkan oleh ahli waris dari pekerja yang meninggal adalah maksimal sebesar Rp. 24.000.000.

Selain itu, terdapat pula jaminan beasiswa bagi pekerja yang sudah memiliki keluarga dan anak. Adapun besaran jaminan beasiswa yang diberikan sebesar maksimal Rp. 12.000.000. Jaminan beasiswa untuk anak pekerja yang meninggal dikhususkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berusia keanggotaan selama 5 tahun lebih. 

  • Program Jaminan Pensiun

Program Jaminan Pensiun (JP) adalah program yang memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja yang pensiun dan keluarganya beserta iuran setiap bulannya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memasuki usia pensiun, cacat total tetap dan meninggal.

Adapun rincian mengenai jaminan pensiun adalah pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, pensiun orang tua, dan pensiun lumpsum. Mengenai besaran dana klaim dari masing-masing pensiun memiliki perbedaan.

Untuk pensiun hari tua, diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya kepada peserta BPJS TK yang sudah memasuki usia 15 tahun atau 180 bulan masa keanggotaan dengan keaktifan membayar iuran. Adapun pemberian diberikan kepada peserta dimulai sejak peserta memasuki usia pensiun sampai peserta meninggal dunia. 

Untuk pensiun cacat, pihak BPJS TK akan memberikan bantuan dana klaim untuk peserta yang mengalami kecelakaan hingga menyebabkan cacat. Selama proses penyembuhan, BPJS TK akan memberikan iuran bantuan sampai pekerja bekerja kembali atau meninggal. Untuk pensiun janda atau duda, pihak BPJS TK akan memberikan dana iuran bantuan untuk peserta kepada pasangannya yang menjadi peserta BPJS TK.

Adapun persyaratan iuran diberikan oleh BPJS TK adalah usia minimal keanggotaan peserta adalah minimal 15 tahun atau 180 bulan. Ahli waris dari pasangan yang menjadi peserta iuran BPJS TK akan mendapatkan iuran dana setiap bulannya. 

Untuk pensiun anak, akan diberikan iuran dana setiap bulannya kepada anak dari peserta keanggotaan BPJS TK dengan usia iur atau keanggotaan aktif selama 15 tahun. Adapun bantuan yang diberikan kepada anak maksimal sebanyak dua anak sampai anak dari peserta anggota BPJS TK berusia 23 tahun atau sampai anak mendapatkan pekerjaan atau sampai anak menikah. 

Berikutnya untuk pensiun orang tua. Iuran dana ini diberikan kepada anak yang memiliki orang tua yang pensiun dengan usia iur dan keanggotaan aktif selama kurang dari 15 tahun.

Untuk pensiun lumpsum, diberikan iuran dana pensiun kepada peserta yang menjadi anggota aktif dan masa iur masih kurang dari 15 tahun keanggotaan. Jumlah iuran yang diberikan oleh pihak BPJS TK setiap bulannya akan disesuaikan dengan akumulatif iuran peserta selama melakukan iuran. 

Jenis Keanggotaan dari BPJS Ketenagakerjaan

Terdapat beberapa perbedaan mengenai jenis keanggotaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan keanggotaan ini akan mempengaruhi biaya iuran dan besaran jaminan yang diperoleh oleh pekerja yang menjadi anggota dari BPJS Ketenagakerjaan. Adapun jenis-jenis keanggotaan yang tersedia dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

  • Pekerja Penerima Upah atau PPU

Jenis keanggotaan ini ditujukan bagi Anda yang bekerja, mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan pemberi pekerja. Jenis keanggotaan ini yang banyak digunakan oleh mayoritas pekerja di Indonesia.

  • Bukan Pekerja Penerima Upah

Jenis keanggotaan ini ditujukan bagi Anda yang tidak berposisi sebagai penerima upah dari perusahaan. Jenis keanggotaan ini juga ditujukan bagi Anda yang mendapatkan upah dari segala jenis usaha yang Anda jalankan sendiri seperti berdagang, ojek online, online shope dan jenis lainnya. 

  • Jasa Konstruksi atau Jakon

Jenis keanggotaan ini ditujukan bagi Anda yang bekerja di bidang jasa konsultasi konstruksi, perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan mengenai segala jenis konstruksi bangunan.

  • Pekerja Migran Indonesia

Jenis keanggotaan ini ditujukan bagi Warga Negara Indonesia atau WNI yang akan, sedang dan telah bekerja di sebuah perusahaan di luar negeri.

Syarat Mencairkan dan Cek BPJS Ketenagakerjaan

Bagi Anda yang memiliki dan terdaftar sebagai peserta keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa mencairkan dana bantuan berdasarkan kategori program kerja yang tersedia di dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun program kerja yang bisa Anda cairkan adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Berdasarkan besaran persentase yang bisa Anda cairkan beragam, mulai dari 10%, 30% hingga 100%. Untuk mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan, namun perlu diingat bahwa besaran persentase yang hendak Anda cairkan akan mempengaruhi persyaratan yang harus Anda penuhi.

Besaran persentase 10% pencairan akan berbeda dengan proses pencairan yang akan dilakukan sebesar 100%. Untuk besaran 10% dan 30%, persyaratan pencairan adalah sebagai berikut

  • Anda wajib merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan juga karyawan aktif di perusahaan di mana Anda bekerja. Selain itu, Anda juga wajib menjadi pekerja setidaknya berusia 10 tahun menjadi karyawan.
  • Anda diwajibkan membawa Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang asli serta fotokopinya.
  • Anda diwajibkan membanwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih aktif serta fotokopi dari masing-masing dokumen tersebut.
  • Anda diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) serta fotokopinya.
  • Anda diwajibkan membawa Surat Keterangan Karyawan aktif. Surat tersebut diterbitkan oleh perusahaan di mana Anda bekerja. Anda bisa meminta perusahaan untuk menerbitkannya dengan persyaratan yang berlaku sesuai perusahaan tersebut.
  • Anda diwajibkan membawa buku tabungan. Buku tabungan tersebut menjadi media transfer pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan rekening bank Anda masih aktif.
Baca juga :  Cara Menghitung Saldo BPJS dengan Aplikasi

Sedangkan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 100%, Anda bisa mengikuti beberapa langkah berikut

  • Ada merupakan karyawan yang berstatus sebagai karyawan non-aktif karena Anda sudah memasuki usia pensiun, bukan karena PHK.
  • Anda diwajibkan membawa Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan fotokopinya.
  • Anda diwajibkan membawa Paklaring atau Surat Pengalaman Kerja/ Surat Keterangan Sudah Berhenti Bekerja dari perusahaan Anda bekerja. 
  • Anda diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang asli dan membawa fotokopinya dari masing-maisng dokumen. 
  • Anda diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) yang asli dan fotokopinya.
  • Anda diwajibkan membawa Buku Tabungan dan Fotokopinya.
  • Terakhir, Anda diwajibkan membawa pas foto berukuran 3 x 4 dan 4 x 6 dengan masing-masing dirangkap 4 buah.

Proses Pencairan BPJS Ketenagakerjaan

Untuk cara dan proses pencairan dana BPJS Ketenagakerjaa, terdapat dua cara yang bisa Anda lakukan, yaitu datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun melalui daring atau proses online. Untuk proses pencairan secara langsung dengan datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, berikut tata cara dan langkah yang bisa Anda ikuti.

  • Ketahui lokasi kantor BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat dengan domisili wilayah Anda tinggal. Jika sudah diketahi, datangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dari wilayah Anda.
  • Bawalah semua dokumen sesuai persyaratan dan besaran dana yang ingin dicairkan. Disarankan untuk membawa dua versinya untuk setiap dokumen, yaitu versi asli dan versi fotokopinya.
  • Katakan kepada petugas keamanan bahwa Anda hendak mengklaim dana BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT). Petugas keamanan akan mengarahkan Anda menuju petugas BPJS yang berwenang.
  • Selanjutnya, Anda akan diwajibkan untuk mengisi formulir mengenai klaim dana BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT). Isi formulir tersebut sebaik-baiknya. Jika ada yang tidak jelas, Anda bisa segera bertanya kepada petugas yang berwenang agar petugas dapat membantu Anda mengisi formulir tersebut. 
  • Setelah mengisi formulir mengenai klaim dana Jaminan Hari Tua, Anda akan mendapatkan nomor antrean untuk menuju prosas atau tahap selanjutnya. Simpan nomor tersebut baik-baik.
  • Petugas akan memberikan sebuah surat pernyataan yang harus Anda tanda tangani. Surat tersebut adalah surat keterangan bahwa Anda suda tidak sedang bekerja di perusahaan manapun.
  • Sebelum menandatangi suart pernyataan tersebut, periksa kembali semua kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Jangan sampai ada satu dokumen pun yang kurang. Jika dirasa sudah lengkap semua, serahkan semua dokumen dan surat pernyataan tadi ke petugas.
  • Proses selanjutnya adalah proses wawancara atau interview. Anda akan mendapatkan giliran interview berdasarkan nomor antrean yang Anda dapatkan sebelumnya. 
  • Ikuti proses wawancara. Jawablah pertanyaan yang diberikan dan diajukan oleh pihak petugas dengan jujur dan seksama. Selama proses dan sesudah wawancara, Anda akan difoto sebagai tanda bukti bahwa Anda sudah melalui tahapan wawancara. Jika selesai, Anda akan memasuki tahap selanjutnya.
  • Di tahap selanjutnya, Anda akan diminta untuk menunggu proses transfer klaim dana BPJS Ketenagakerjaan. 

Untuk Anda yang tidak memiliki waktu untuk mengikuti proses dari awal di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa mengikuti semua proses secara daring atau online. Tentunya, prosedur yang harus Anda jalani berbeda dengan proses langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Adapun cara dan proses tahapan yang bisa Anda ikuti adalah sebagai berikut.

  • Siapkan semua dokumen yang sudah disebutkan di atas, mulai dari KTP atau SIM atau Paspor, buku tabungan, pas foto sesuai ukuran yang diminta, surat keterangan dari perusahaan. 
  • Kunjungi situs BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian isilah formulir yang diminta. Sebelum menekan tombol verifikasi, cek semua kelengkapan kolom formulir. Pastikan Anda sudah baik mengisinya. Jika dirasa sudah lengkap dan pas, Anda bisa menekan tombol verifikasi untuk mengikuti proses selanjutnya. 
  • Unggah semua dokumen yang dibutuhkan di dalam persyaratan. Sebelum verifikasi, pastikan Anda menempatkan setiap dokumen di media unggah yang sesuai dengan nama dokumen yang diminta. Jangan sampai Anda mengalami kesalahan kolom, misalnya Anda mengunggah dokumen Kartu tanda Penduduk (KTP) di kolom Buku Tabungan. Setelah selesai mengecek, tekan tombol verifikasi.
  • Jika klaim Anda disetujui, maka Anda masuk ke tahap proses pencairan. 
  • Untuk mencairkan dana klaim BPJS Ketenagakerjaan, Anda diwajibkan datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Ada baiknya, sebelum Anda melakukan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan, akan sangat disarankan untuk Anda melakukan cek BPJS Ketenagakerjaan sebelum Anda memutuskan mencairkannya.

Untuk melakukan pengecekan dana BPJS di akun Anda, Anda bisa melihatnya di situs BPJS Ketenagakerjaan. Untuk lebih jelas, ada baiknya Anda melakukan pengecekan secara langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selain mengecek, Anda bisa melakukan konsultasi dengan petugas mengenai rencana Anda untuk melakukan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan. 

Add Comment

Leave a Comment