BPJS Pekerja

Polemik Kenaikan Iuran dan Gaji direksi BPJS Kesehatan

Jika Anda termasuk salah satu peserta BPJS Kesehatan maka Anda tergolong salah satu pemegang saham dari badan hukum milik publik ini. Tentu sebagai pemegang saham BPJS Kesehatan Anda telah turut serta dalam gerakan gotong royong nasional, bukan hanya dalam urusan menjaga stabilitas pelayanan kesehatan lahiriah orang se-Indonesia, tapi juga include urusan stabilitas “kesehatan” gaji para pengelola dana BPJS Kesehatan. Perlukah sampai sejauh itu kita urusan berpikir kita tentang BPJS?

Jika menyoal polemik yang sempat mencuat ke permukaan ihwal kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan kenaikan gaji direksi BPJS 2019 lalu, rasa-rasanya perlu ada “keromantisan” lebih yang dibangun antara pemegang saham dan pengelola saham BPJS Kesehatan. Sebab sejauh ini keromantisan itu terkesan “murahan” karena bermuara pada persoalan benefit semata. Kita seolah seperti sepasang kekasih yang berjauhan, tidak saling memberi kabar, hanya menduga-duga satu sama lain tapi ingin menuntut banyak dari pasangnya.

gaji bpjs kesehatan

BPJS Kesehatan dan Cinta Segitiga yang Dangkal

Sehingga mungkin wajar bila selama ini banyak masyarakat yang mengeluh mengenai ketidakoptimalan pelayanan BPJS Kesehatan. Mungkin dalam pemahaman tertentu juga wajar jika para direksi mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan. Keduanya menjadi persoalan, sebab mungkin sama-sama saling memaknai gotong royong ini sebagai cinta yang dangkal. Lalui bagaimana membangun romantisme yang seolah hampir tidak dijumpai lagi jalan keluarnya itu?

Pertama mari kita selami ini secara perlahan. Alasan mendasar seseorang minta naik gaji adalah karena gaji yang selama ini diterimanya dirasa kurang untuk memenuhi hajat hidupnya dan keluarganya. Lalu berapakah besaran gaji yang diterima jajaran direksi BPJS Kesehatan sehingga masih perlu dinaikan? Merujuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif pada direksi sebesar Rp 32,88 miliar. Perlu diketahui sebelumnya, BPJS Kesehatan memiliki delapan dewan direksi, di antaranya:

Baca juga :  Tutorial dan Cara Pakai New e-DABU 4.2 BPJS Kesehatan
  1. Direktur Utama
  2. Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko
  3. Direktur Kepatuhan Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga
  4. Direktur Keuangan dan Investasi
  5. Direktur Teknologi dan Informasi
  6. Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta
  7. Direktur SDM dan Umum
  8. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Jika dibagi ke-8 anggota direksi tersebut, maka tiap anggota direksi mendapat insentif Rp 4,11 miliar/tahun atau Rp 342,56 juta per bulan. Selain direksi, dana operasional BPJS Kesehatan dialokasikan juga untuk menggaji 7 dewan pengawas yang jumlahnya rata-rata sebesar Rp 2,55 miliar/tahun.

Jika insentif yang diterima dewan pengawas dalam 12 bulan insentif, maka gaji yang diterima oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan adalah Rp 211,14 juta per bulan.    

Sebagai pemegang saham utama dari BPJS Kesehatan tentu diantara Anda ada yang iseng bertanya-tanya, dengan nominal angka yang sudah fantastis itu memang masih butuh berapa banyak lagi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup para direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan sampai masih harus minta naik gaji? Memang seberapa besar sih kebutuhan hidup mereka? Romantisme mengenai gaji ini sebaiknya jangan selesai sampai di sini.

Sekali lagi, permintaan naik gaji adalah hal wajar yang terjadi dimanapun. Hanya saja mungkin ada regulasi yang membatasi boleh atau tidaknya dan tepat atau tidaknya hal tersebut diberlakukan.

Minimal mengedepankan nalar dan rasa sebagai pagar kedewasaan dalam menuntut kenaikan gaji. Masalahnya di waktu yang hampir bersamaan sempat ramai isu mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diharapkan bisa menutupi defisit BPJS Kesehatan yang terus terjadi setiap tahun.

Mengutip dari cnnindonesia.com, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan penambahan bonus kepada manajemen BPJS seharusnya didasarkan pada kinerja yang ditorehkan. Untuk BPJS Kesehatan, masalah defisit arus kas menahun adalah cermin penting pengelolaan BPJS yang tidak baik. Pada tahun 2019.

Baca juga :  Cara Turun Kelas BPJS Kesehatan

Defisit BPJS Kesehatan diproyeksi mencapai Rp 28 triliun yang artinya membengkak dari tahun 2018 sebesar Rp 9,1 triliun sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Belum lagi banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan BPJS Kesehatan yang belum optimal. Bukankah dua hal tersebut menjadi permasalahan besar dari balada romantisme ini? Bukankah saling mengerti dan memahami dalam sebuah hubungan cinta itu sangat diperlukan?

Barangkali sebanyak sebagian besar dari 223.009.215 rakyat Indonesia yang secara resmi per 29 Februari 2020 tercatat sebagai pemegang saham BPJS Kesehatan merasa keberatan mengenai usulan kenaikan iuran dan gaji BPJS Kesehatan justru bukan karena masalah nominal, sebab berbicara urusan materi dalam sebuah hubungan cinta adalah urusan dangkal.

Barangkali salah satu akibat dari berbagai respon penolakan tersebut lahir karena tidak adanya romantisme dalam cinta segitiga antara direksi, pengawas dan tentu masyarakat peserta program JKN yang sejatinya perlu dibangun secara intens dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Add Comment

Leave a Comment