Berita BPJS

BPJS Kesehatan di Kota Bekasi

Naiknya iuran BPJS Kesehatan di akhir tahun 2019 lalu menuai kontroversi bagi sejumlah peserta BPJS Kesehatan di Kota Bekasi memutuskan untuk turun kelas. Sebagian lagi ada yang memutuskan untuk tidak membayar iuran tersebut karena banyak yang merasa terbebani  atas kenaikan pembayaran iuran yang dua kali lipat.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari tahun 2020. Masalah kenaikan ini cepat merangsang ke berbagai media massa. Salah satunya media elektronik seperti televisi,  banyak yang membahas permasalahan kenaikan iuran tersebut dan tidak hanya di televisi.

Cuitan demi cuitan dilayangkan untuk pemerintah di media sosial khususnya pengguna twitter dan sempat menjadi trending topik. Kenaikan iuran tersebut berlaku untuk setiap masing-masing kelas. Tentu masyarakat yang berada di kelas I merasa sangat amat terbebani sekali.  

Belum lama ini pemerintah kembali mengejutkan para peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Bekasi yang sempat menaikan iuran BPJS yang baru berlaku sekitar dua tiga bulan. Kabarnya tahun ini akan dikembalikan kembali oleh pemerintah kepada peserta BPJS Kesehatan di Indonesia termasuk BPJS Kesehatan di Kota Bekasi usai Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Lega tentunya bagi sebagian peserta terutama para pegawai negeri sipil. Karena masih banyak kebutuhan lain yang harus dilengkapi. Namun sangat disayangkan sekali sampai saat ini pemerintah masih belum mengambil keputusan. Pemerintah akan terlebih dahulu mempelajari putusan Mahkamah Agung tersebut. Sebelum mengambil segala konsekuensi yang akan terjadi di depan.

Pemerintah akan melakukan diskusi dengan kementerian untuk menetapkan langkah apa yang akan diambil dalam menangani keputusan Mahkamah Agung tersebut. Sebab tahun demi tahun pemerintah selalu mengalami defisit untuk BPJS Kesehatan. Banyak peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. 

Baca juga :  Info Jam Buka Kantor BPJS Kesehatan

Kabar buruk lainnya datang dari Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Pemerintah Kota Bekasi. Tersiar kabar bila Jamkesda di Kota Bekasi mulai tahun 2020 per 1 Januari mendatang akan diberhentikan. Jaminan Kesehatan Daerah yang manfaatnya sama dengan Jaminan Kesehatan Nasiona tidak dapat lagi untuk dikelola sendiri, maka dengan ini warga Bekasi akan kembali menggunakan BPJS Kesehatan di Kota Bekasi.  

Polemik lain yang dihadapi pemerintah Kota Bekasi ini ialah Polemik kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan atau KS-NIK di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi meminta rekomendasi KPK untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem BPJS Kesehatan.

Sebab program KS-NIK tersebut sudah berlangsung selama tujuh tahun. Jika tidak terintegrasi, KS-NIK akan berpeluang tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan. Namun KPK justru memberikan saran agar program Kartu Sehat-Nomor Induk Kependudukan dapat tetap berlanjut dengan jenis program Jaminan Kesehatan Daerah yang dapat melengkapi dengan BPJS Kesehatan.

Mereka yang merupakan warga yang secara ekonominya tidak masuk kategori miskin tetapi tidak cukup dana untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Mereka dapat didaftarkan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan di Kota Bekasi, khususnya di tempat mereka bekerja. Dengan begitu, besar kemungkinan peluang mereka tidak akan ikut serta membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan dan besar pula peluang klaim biaya obat ditolak.  

Meskipun banyak sekali pemberitaan yang mencuat ke permukaan. Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setidaknya dapat mengobati kesedihan masyarakat di tengah hiruk pikuknya kehidupan. Setidaknya ada satu biaya yang sudah melonggarkan dasi mereka. Apalagi untuk kepala keluarga yang menanggung biaya BPJS Kesehatan orang tuanya.

Leave a Comment