BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Uncategorized

Mengenal Apa itu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Semua penduduk Indonesia, termasuk ekspatriat yang telah tinggal di Indonesia selama setidaknya 6 bulan atau lebih, memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan. Sebelum kita membahas apa itu BPJS, perlu diketahui bahwa jenis BPJS di Indonesia akan diproses secara independen oleh individu. 

Namun, jika Anda adalah bagian dari perusahaan — baik untuk perusahaan lokal maupun asing — Anda juga akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan (Kartu Jaminan Sosial), yang disediakan oleh perusahaan untuk melindungi semua karyawannya.

Apa Itu BPJS?

Sebelum menjawab pertanyaan diatas, perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa ada dua versi BPJS: BPJS Kesehatan yang merupakan pengganti PT Askes dan BPJS Ketanagakerjaan yang merupakan penerus dari Jamsostek. 

BPJS Kesehatan mengelola program asuransi kesehatan nasional (JKN). Sementara BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang mengurus kompensasi pekerja dan program pensiun. Keduanya adalah perusahaan asuransi pemerintah yang dibentuk oleh undang-undang no. 24 tahun 2011.

Apa itu BPJS

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah hal yang diwajibkan bagi siapa pun yang tinggal di Indonesia dan bekerja di perusahaan yang berbasis di Indonesia. Deskripsi umum dari kedua jenis BPJS ini akan dijelaskan sebagai berikut.

BPJS Kesehatan

Terungkap dari namanya, jenis BPJS ini memberi para pemegang mereka beberapa perlindungan kesehatan, termasuk:

  1. Penyediaan Layanan Kesehatan Dasar. Di bawah layanan ini, Anda dapat memilih dokter) atau klinik jika Anda memerlukan layanan kesehatan dasar (untuk memeriksa Anda setiap kali Anda sakit). Anda juga dapat memilih dokter gigi pilihan Anda. Selain itu, Anda dapat menghubungi dokter atau klinik Anda kapan saja.
  2. Layanan Kesehatan Lanjut. Jika klinik Anda tidak dapat memberi Anda perawatan medis lebih lanjut, mereka akan memberikan surat referensi agar Anda mendapatkan perawatan khusus dengan dokter spesialis atau rumah sakit yang lebih lengkap .
  3. Layanan Rawat Inap. Jika tindakan lebih lanjut perlu dilakukan, yang mengharuskan Anda dirawat di rumah sakit, Anda dapat menggunakan layanan ini.

Dalam riwayatnya, ada 3 kelas BPJS Kesehatan, yang memberi tahu Anda jenis dan berapa banyak biaya perawatan medis yang akan ditanggung oleh pihak BPJS. Jika Anda memilih Kelas 1 BPJS Kesehatan, Anda harus membayar premi yang lebih besar, tetapi Anda juga akan menerima lebih banyak layanan dan penggantian untuk layanan rawat inap ketimbang jika Anda memilih Kelas 2 atau 3. Namun, jika Anda ingin memiliki layanan VIP, Anda harus membayar uang tambahan untuk layanan rawat inap.

Harap dicatat, dalam coverage asuransi ini, BPJS Kesehatan tidak dapat mencakup beberapa perawatan medis yang tergolong canggih — misalnya operasi jantung dan beberapa prosedur gigi tingkat lanjut. Jika Anda ingin mendapatkan layanan yang lebih banyak, Anda dapat bergabung dengan asuransi kesehatan independen lainnya dengan biaya Anda sendiri.

BPJS Ketenagakerjaan

apa itu BPJS Ketenagakerjaan

Jenis BPJS ini adalah wajib untuk perusahaan mana pun di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ini berarti bahwa jika Anda memiliki perusahaan, Anda harus mendaftarkan semua karyawan Anda ke jenis BPJS ini. Jika Anda bekerja di salah satu dari banyak perusahaan di Indonesia, perusahaan Anda harus memberi Anda layanan untuk mendapatkan Kartu Jaminan Sosial yang merupakan bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Namun, jika Anda seorang freelancer dan ingin memiliki jaminan hari tua atau jaminan sosial lainnya, Anda juga dapat mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dalam kategorei independen. Jika Anda memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Anda akan memiliki perlindungan dasar untuk:

  • JHT (Jaminan Hari Tua / Perlindungan Hari Tua). Perlindungan semacam ini akan memberi Anda manfaat begitu Anda meninggalkan perusahaan. Biasanya, Anda akan mendapatkan manfaat maksimal jika Anda telah bekerja selama 10 tahun atau lebih di perusahaan yang sama.
  • JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja). Jika Anda mengalami jenis kecelakaan apa pun selama jam kerja atau terkait dengan tugas yang Anda lakukan saat bekerja di perusahaan, Anda akan menerima kompensasi untuk setiap luka atau perawatan medis yang Anda dapatkan.
  • JK (Jaminan Kematian / Perlindungan Kematian). Seperti namanya, Anda akan mendapatkan manfaat jika Anda atau selama layanan Anda di perusahaan, meninggal dunia.
  • JP (Jaminan Pensiun / Perlindungan Pensiun). Jika Anda mencapai usia pensiun, Anda akan menerima sejumlah kompensasi dari perlindungan semacam ini.

Pembayaran bulanan untuk program BPJS Ketenagakerjaan harus dibayar oleh perusahaan dan Anda (pemegang kartu). Berdasarkan peraturan, kedua belah pihak harus membayar BPJS sesuai dengan jenis perlindungan dan jumlah gaji bulanan yang Anda dapatkan. Jika Anda adalah anggota independen, Anda harus membayar sendiri biaya bulanan tersebut.

Baca juga :  Apakah Crown Gigi Dapat Ditanggung Oleh BPJS Kesehatan?

Cara Mendaftarkan Diri di BPJS 

Setelah membahas apa itu BPJS, langkah selanjutnya adalah mengikuti proses mendaftarkan diri. Para pengusaha harus mendaftarkan karyawan dan anggota keluarga tanggungan mereka. Untuk pendaftaran non-karyawan dapat dilakukan secara online. Beberapa dokumen yang perlu Anda siapkan adalah sebagai berikut:

  1. KK (kartu keluarga)
  2. KTP (kartu tanda penduduk)
  3. NPWP
  4. Foto 3 × 4 cm (2)
  5. Surel
  6. Nomor telepon
  7. Nomor rekening bank untuk membayar premi.

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran Anda masih harus pergi ke kantor BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan setempat untuk mengambil kartu BPJS Anda. Sejak tahun 2016, Anda harus mendaftarkan semua anggota keluarga di KK yang sama secara bersamaan. Baca juga: Tutorial cara daftar BPJS.

Biaya Premi BPJS Kesehatan untuk Pekerja Non-Karyawan / Wiraswasta / Non-Formal

Sesuai peraturan terbaru dalam Keputusan Presiden No 75/2019, premi BPJS Kesehatan adalah:

  • Kelas I Rp 160.000
  • Kelas II Rp 110.000
  • Kelas III Rp42.000

Per orang, per bulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulan. Namun peraturan ini dibatalkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (1) yang menurunkan kembali biaya premi BPJS Kesehatan menjadi:

  • Kelas I Rp. 80.000
  • Kelas II Rp. 55.000
  • Kelas II Rp. 25.500

Namun kini Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan Keputusan Presiden yang baru dimana per Juli 2020, premi BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik sementara kelas III akan naik bertahap per tahun 2021.

Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Bunyi perpres ini diantara lain:

“Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.” 

“Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.”

“Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu.”

Biaya Premi BPJS Kesehatan untuk Karyawan

Untuk para karyawan, premi BPJS Kesehatan adalah 5% dari total gaji bulanan, hingga batas gaji Rp12 juta. Di sektor swasta, perusahaan bertanggung jawab atas 4% dan karyawan bertanggung jawab atas 1% dari total iuran. 

Sementara itu, untuk karyawan di sektor publik, pembagiannya adalah 3% dan 2%. Cakupan BPJS Kesehatan untuk karwayan mencakup karyawan, pasangan mereka, dan hingga 4 anak tanggungan. Anak-anak tanggungan adalah anak-anak yang belum menikah hingga 21 tahun, atau 25 tahun jika kuliah. 

Anda dapat menambahkan orang tua atau anak-anak di luar 4 anak pertama untuk tambahan 1% dari gaji bulanan per orang. Karyawan dengan gaji bulanan Rp4 juta atau kurang berhak untuk mendapatkan fasilitas Kelas II. Sementara itu, mereka yang memiliki gaji lebih tinggi akan memenuhi syarat untuk fasilitas Kelas I.

Namun selain membahas apa itu BPJS, kita mesti melihat ada sedikit ketidakadilan dalam hal suami dan istri yang bekerja sebagai karyawan. Dalam hal ini keduanya harus membayar premi. Namun, cakupan yang satu harus mencakup yang lain.

Kelas Perawatan di BPJS Kesehatan

Di Indonesia, rumah sakit memiliki tingkat kenyamanan ruangan yang berbeda. Mulai dari bangsal dengan 10 tempat tidur atau lebih, hingga kamar mewah pribadi dengan ukuran apartemen kecil. 

Layanan medis sendiri seharusnya terlepas dari kenyamanan kamar. Karena itu, kelas-kelas di BPJS mengacu pada kenyamanan ruangan saja. Biasanya, Kelas I akan memiliki 2-3 tempat tidur per kamar, Kelas II akan memiliki 3-5 tempat tidur, dan Kelas III akan masuk dalam tipe 5 tempat tidur atau lebih.

Anda dapat meningkatkan ke kelas yang lebih tinggi dengan membayar selisihnya. Anda bahkan dapat meningkatkan ke kelas yang lebih tinggi dari Kelas I (VIP, VVIP dll). Ketahuilah bahwa perbedaannya mungkin akan sangat tinggi, jadi yang terbaik adalah meminta perkiraan terlebih dahulu. Sulit untuk memberikan ukuran standar karena dalam catatan apa itu BPJS, tidak dituliskan berapa besar perbedaan selisih biaya ini. Anda juga dapat mengubah kelas (dan tentunya jumlah premi) Anda dengan BPJS setiap 12 bulan.

Cara Mudah Mendapatkan Perawatan dari BPJS Kesehatan

Seperti halnya banyak sistem jaminanan kesehatan nasional, Anda harus terlebih dahulu mencari perawatan dari fasilitas perawatan primer resmi (FasKes 1). Fasilitas perawatan primer akan merekomendasikan fasilitas perawatan yang lebih khusus jika diperlukan.

Namun ada beberapa pengecualian untuk kedaaan darurat medis dimana Anda bisa langsung mengunjungi FasKes terdekat. Jangan lupa untuk membawa kartu BPJS / KIS Anda, salinan paspor / KTP, KK, dan surat rujukan dari FasKes 1 jika mereka merujuk Anda ke fasilitas perawatan khusus.

Cakupan dari BPJS Kesehatan

Dalam catatan apa itu BPJS, tidak ada pengecualian karena usia atau kondisi kesehatan yang telah ada sebelumnya, selain itu tidak ada batasan cakupan dana. Namun, program ini tidak mencakup:

  1. Layanan kesehatan yang diperoleh di luar prosedur BPJS
  2. Layanan kesehatan diperoleh di fasilitas yang tidak berpartisipasi dengan BPJS
  3. Perawatan diperoleh di luar negeri
  4. Prosedur kosmetik
  5. Perawatan infertilitas
  6. Orthodonsi
  7. Masalah medis dari penyalahgunaan narkoba atau alkohol
  8. Cedera yang diderita sendiri atau karena aktivitas berbahaya
  9. Obat alternatif
  10.  Obat eksperimental
  11.  Kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu.
  12.  Perawatan medis karena bencana alam, epidemi, kejadian khusus atau keadaan darurat.
  13.  Perawatan lain yang tidak terkait dengan perawatan masalah medis yang dicakup.
Baca juga :  Cara Mudah Membayar Tagihan BPJS Kesehatan

Hukuman Menunggak Premi BPJS Kesehatan

Jika premi jatuh tempo lebih dari 1 bulan, pertanggungan akan menjadi tidak aktif pada tanggal 10 bulan berikutnya. Karena itu, Anda harus membayar premi untuk mengaktifkan kembali. Dalam waktu 45 hari setelah mengaktifkan kembali premi dari BPJS Kesehatan, setiap perawatan rawat inap akan dikenakan penalti. 

Hukumannya adlah 2,5% x biaya perawatan x jumlah bulan tidak aktif. Namun BPJS Kesehatan hanya memberikan denda maksimal 12 bulan atau Rp 30 juta, mana yang lebih rendah.

Aplikasi Android BPJS BPJS Kesehatan (JKN Mobile)

Aplikasi Android BPJS BPJS Kesehatan (JKN Mobile)

Pada Juli 2017, BPJS telah merilis aplikasi Android untuk mempermudah Anda untuk mengetahui lebih dekat apa itu BPJS dan juga mengecek beberapa opsi termasuk lokasi FasKes, jumlah premi, peningkatan pembayaran mobile dan beberapa lainnya. Anda dapat mengunduh aplikasi gratis ini melalui Google Play Store dan Apple Store.

Aplikasi JKN Mobile ini uga dapat bertindak sebagai kartu BPJS virtual dimana didalamnya juga dapat mencantumkan lokasi fasilitas perawatan Anda dan memeriksa status pembayaran Anda.

Catatan Penting Lain tentang BPJS Kesehatan

Untuk bantuan lebih lanjut tentang BPJS Kesehatan, Anda dapat menghubungi hotline 24 jam di nomor 1500400. Sementara itu, dalam prosesnya, Anda dapat membayar premi BPJS Kesehatan melalui ATM, Internet Banking atau di teller di Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA. Selain itu, Anda juga dapat mengatur debet otomatis di bank-bank tersebut. 

Terakhir, lokasi lain yang memberikan Anda kesemaptan untuk bayar secara tunai termasuk Alfamart dan Indomaret, Kantor Pos, dan kantor BPJS setempat. Untuk pembayaran non-tunai, kini hampir semua aplikasi e-money seperti OVO, LinkAja, GoJek hingga marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan Bukalapak telah menyediakan fitur pembayaran premi BPJS Kesehatan.

Untuk Anda yang memiliki staf rumah tangga, kangan lupakan staf rumah tangga Anda. BPJS Kesehatan adalah produk asuransi yang ideal bagi mereka. Merupakan kebiasaan yang baik untuk membayar biaya perawatan kesehatan staf rumah tangga Anda dan oleh karenanya akan cukup adil bagi Anda untuk membayarkan premi mereka.

Kontroversi tentang BPJS Kesehatan

Tidak adil rasanya jika setelah menjelaskan apa itu BPJS dengan segala seluk beluknya tetapi tidak membahas kontroversi tentang badan yang konon tiap tahunnya selalu menderita kerugian. Masalah utama dari BPJS Kesehatan adalah tentang pengelolaan dana yang dianggap tidak profesional.

Beberapa pihak bahkan melihat bahwa badan ini seakan terus menjadi sapi perah bagi para pejabat tinggi di BPJS sementara dari segi pelayanan, BPJS Kesehatan masih terus jeblok. 

Kontroversi kedua selain pelayanan dan ketimpangan manajemen keuangan adalah biaya premi yang semakin hari semakin memberatkan masyarakat. Setelah Mahkamah Agung menurunkan kembali premi BPJS Kesehatan, kini pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden kembali menaikkan biaya premi. 

FAQ BPJS Kesehatan

Cukup pantas rasanya bila masih banyak yang bertanya apa itu BPJS dan fungsinya karena memang, sejauh ini hanya ada berita negatif yang muncul ke permukaan publik. Berikut beberapa pertanyaan tentang BPJS yang sering muncul dari publik:

Bagaimana keadaan BPJS?

Per 1 April, jumlah peserta JKN-KIS mencapai 195.170.283. Hampir 60 persen dari anggota adalah penerima subsidi dari pemerintah.

Siapa yang membayar BPJS?

Anggota berpenghasilan rendah adalah penerima subsidi yang premiumnya dibayar penuh oleh pemerintah. Untuk pekerja yang dipekerjakan secara pribadi, premi dibagi oleh pemberi kerja dan karyawan. Pekerja independen dan non-pekerja harus membayar premi mereka sendiri.

Sejak didirikan pada tahun 2014, BPJS Kesehatan telah menderita dari defisit serius: Rp3,3 triliun pada tahun 2014, Rp6 triliun pada tahun 2015, Rp9,7 triliun pada tahun 2016 dan Rp9 triliun pada tahun 2017. Defisit ini terutama disebabkan oleh kesulitan dalam mengumpulkan pembayaran premi, baik dari pemerintah maupun anggota.

Sebagai contoh, premi yang dibayarkan oleh pemerintah untuk 92,4 juta peserta berpenghasilan rendah masing-masing adalah Rp25.500. Pekerja mandiri membayar RP 25.500 untuk fasilitas kelas tiga, Rp 51.000 untuk fasilitas kelas dua dan Rp 80.000 untuk fasilitas kelas satu di rumah sakit. 

Sementara itu, banyak peserta yang sering mengabaikan tanggung jawab mereka untuk membayar premi, dan hanya membayar premi tersebut ketika mereka perlu menggunakan layanan kesehatan.

Defisit BPJS selalu ditutupi oleh dana negara, mengingat UU No. 24/2011 menetapkan bahwa pendapatan badan tersebut harus berasal dari premi asuransi dan bantuan pemerintah. Pemerintah sejauh ini telah mengucurkan dana Rp 18,84 triliun antara 2013 dan 2016 untuk mendukung badan ini.

Telah ada pembicaraan tentang penggunaan pajak tembakau untuk mendukung BPJS. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan harapannya bahwa pemerintah daerah akan menyisihkan dana untuk membantu meringankan defisit BPJS. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebutkan metode lain untuk mengatasi defisit, yaitu bekerja sama dengan Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan).

Baca juga :  Apakah Biaya Pemeriksaan USG Kehamilan Ditanggung BPJS Kesehatan?

Dalam anggaran negara tahun lalu, pemerintah mengalokasikan Rp 106,7 triliun untuk kesehatan, setara dengan 5 persen dari total anggaran negara. Di provinsi-provinsi daerah, sebanyak 10 persen dari total anggaran daerah dialokasikan untuk kesehatan, atau Rp 105,3 triliun dari Rp 1,05 kuadriliun. Namun, dana ini rawan korupsi karena pengawasan yang buruk, menurut sebuah studi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal inilah yang membuat publik semakin meragukan kemampuan BPJS Kesehatan dan entiti manajemennya.

Bagaimana Sejarah Munculnya BPJS Kesehatan?

Munculnya BPJS sebagian besar berutang pada gerakan para buruh. Sebelum BPJS, pra pekerja dilindungi oleh Jamsostek, yang sering dikritik karena hanya mencakup pekerja di sektor swasta dan hanya sebagian kecil dari itu. 

Pegawai negeri dan militer dilindungi di bawah skema perawatan kesehatan mereka sendiri, perusahaan asuransi kesehatan milik negara, Askes, sementara para pensiunan untuk pegawai negeri ditanggung oleh Taspen dan personel militer dilindungi oleh Asabri.

Menyusul reformasi politik di Indonesia setelah tahun 1998, sebuah ide untuk menggabungkan lembaga-lembaga ini muncul, meskipun menghadapi tentangan dari banyak pihak. 

Definisi apa itu BPJS terus menyeruak dengan RUU yang dilaporkan direvisi 56 kali sebelum draf diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Januari 2004. Keberadaan BPJS diatur dalam UU No. 40/2004 tentang reformasi jaminan sosial nasional (SJSN).

UU No. 24/2011 tentang BPJS, menetapkan bahwa BPJS Kesehatan harus menerapkan program asuransi perawatan kesehatan mulai 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan harus menerapkan program jaminan sosial pekerja mulai 1 Juli 2015.

Pada tahun-tahun antara UU SJSN dan UU BPJS, serikat buruhlah yang menekan pemerintah. Undang-undang tentang BPJS seharusnya disahkan pada 30 Desember 2010 tetapi ditunda karena desas-desus bahwa transformasi Jamsostek ke BPJS akan menciptakan krisis keuangan. Satu kelompok terkemuka yang mendorong UU BPJS adalah Komite Aksi untuk Jaminan Sosial, sebuah koalisi dari 66 serikat pekerja, asosiasi pelajar dan LSM.

Apa yang Membedakan BPJS dari Program Asuransi Lainnya?

Definisi apa itu BPJS dengan gamblang menjelaskan perbedaan antara BPJS Kesehatan  dengan program asuransi lainnya. BPJS menekankan sistem subsidi silang, di mana mereka yang kaya membantu membayar iura orang miskin. Dalam program asuransi lain, setiap orang adalah untuk dirinya sendiri.

Perbedaan lain adalah filosofis, karena BPJS Kesehatan bertujuan untuk perawatan kesehatan preventif daripada kuratif. Setiap anggota ditugaskan ke fasilitas perawatan kesehatan primer, yang dapat menjadi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) atau dokter keluarga. Fasilitas ini diharapkan untuk mempromosikan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit.

Di mana pasien bisa mendapatkan perawatan di bawah skema ini?

Ada 26.938 fasilitas kesehatan di mana pasien bisa mendapatkan perawatan di bawah BPJS Kesehatan. Jumlah itu termasuk 9.863 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas dan klinik swasta), 2.139 rumah sakit, 1.194 dokter gigi dan 1.058 dokter mata.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/2014 tentang JKN, asuransi juga mencakup perawatan darurat di pusat kesehatan yang tidak terdaftar sebagai penyedia. Namun, banyak rumah sakit tidak mengetahui kebijakan ini. Tahun lalu, bayi berusia empat bulan meninggal setelah rumah sakit menolak untuk merawatnya karena orang tuanya tidak dapat membayar biaya, meskipun pasiennya adalah anggota JKN.

Apakah BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta?

Ya, tetapi rumah sakit swasta memiliki hubungan genting dengan BPJS. Dari 160 rumah sakit swasta yang terdaftar di Jakarta, hanya 64 yang bekerja sama dengan BPJS. Tidak ada data pasti pada skala nasional yang membuat ruang lingkup apa itu BPJS menjadi lebih sulit.

Rumah sakit swasta enggan untuk bergabung dengan skema BPJS karena alasan keuangan. Klaim untuk penggantian mungkin memakan waktu berbulan-bulan dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah kadang-kadang di bawah biaya operasional riil rumah sakit. BPJS mengklaim bahwa proses panjang adalah karena prosedur audit yang ketat dan karena klaim penipuan yang marak terjadi di awal pendirian BPJS Kesehatan.

Alasan lainnya adalah fasilitas yang tidak memadai. Ketika bergabung dengan BPJS, rumah sakit swasta harus melayani lebih banyak pasien dan dengan demikian menyediakan lebih banyak fasilitas. Salah satu contohnya adalah penutupan sementara RS Siloam di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk pasien BPJS selama tiga bulan. Rumah sakit diminta untuk meningkatkan fasilitasnya untuk melayani lebih banyak pasien berpenghasilan rendah, karena pasien BPJS harus membayar lebih untuk kamar VIP karena kurangnya kamar kelas satu dan dua.

Apakah BPJS Kesehatan bekerja sama dengan perusahaan asuransi lain?

BPJS telah bertukar perjanjian koordinasi manfaat (COB) dengan asosiasi asuransi swasta. Di bawah skema COB, anggota BPJS yang membayar lebih untuk pertanggungan asuransi tambahan dan dapat menikmati lebih banyak manfaat yang tidak tercakup, termasuk akses ke rumah sakit swasta yang tidak memiliki kemitraan langsung dengan BPJS.

Siapa yang mengawasi BPJS Kesehatan?

Selain pengawas non-pemerintah seperti BPJS Watch, BPJS Kesehatan menyediakan beberapa channel untuk pengaduan masyarakat, yaitu Pusat Perawatan Kesehatan BPJS melalui nomor telfon 1500400, LAPOR! aplikasi di situs web BPJS Kesehatan, kantor cabang, kantor kabupaten dan kota serta pejabat BPJS Kesehatan yang ditempatkan di fasilitas kesehatan.

Add Comment

Leave a Comment